Malaysia Tuding Indonesia Langgar 13 Kali

JAKARTA - Pemerintah Malaysia tidak ingin dijadikan satu-satunya pihak yang disalahkan terkait kasus memanasnya masalah perbatasan di Ambalat. Mereka mencatat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebenarnya juga telah melakukan pelanggaran perbatasan sebanyak 13 kali.
Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga siap menyampaikan nota protes ke pemerintahan RI. Protes itu disampaikan kepada delegasi Komisi I DPR, Effendy Choirie dan Ali Mochtar Ngabalin. Kedua pihak bertemu dan melakukan pembicaraan di Putrajaya, Malaysia, pada Sabtu malam (6/6) lalu. Dua orang anggota dewan itu mendahului rombongan resmi yang baru akan berangkat hari ini (8/6).
“Dia sampaikan TNI kita 13 kali melanggar. Tapi, sebenarnya dia (Menhan Malaysia, red) tidak ingin memperpanjang masalah Indonesia-Malaysia terutama di blok Ambalat,” ungkap Effendy Choirie, kemarin (7/6).
Menurut Effendy, pemerintah Malaysia mengaku bisa memahami kalau pemerintah dan rakyat Indonesia memprotes keras masuknya kapal militer Malaysia ke wilayah Indonesia di Ambalat. Mantan ketua FKB di DPR itu menambahkan, Menhan Ahmad Zahid secara umum memberikan tanggapan positif atas keberatan Indonesia tersebut.“Dia berjanji akan mempercepat proses penyelesaian sengketa RI-Malaysia,” tambah tokoh yang akrab disapa Gus Choi itu. Meski demikian, pemerintah Malaysia sadar jika jalan keluar penyelesaian tidak akan berlangsung mudah. Sebab, persoalannya bukan hanya sekedar soal perbatasan, tapi juga soal ekonomi.
Menurut Gus Choi, pemerintah Malaysia juga mengaku ingin tetap bertetangga baik dengan Indonesia. “Kami tidak akan berperang dengan Indonesia. Ya, bagaimana kami mau berperang, kalau pakaian tentara diraja Malaysia itu masih produk Sritex Indonesia,” ungkap Gus Choi, menirukan apa yang disampaikan Ahmad Zahid.
Selain meminta agar segera ada penyelesaian dalam kasus perbatasan RI-Malaysia, Gus Choi dan Ali Mochtar juga menyampaikan protes pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada menhan Malaysia yang baru menjabat sekitar 2 bulan tersebut. Pemerintah negeri Jiran itu diminta tidak lagi melakukan provokasi militer di sekitar perairan Ambalat.
Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menegaskan, posisi TNI di Ambalat sangat jelas, yakni mengamankan kedaulatan. “Tunjukkan dimana kita melanggar. Kita selalu sesuai prosedur,” katanya.
Menurut Sagom, TNI tidak akan bergeser sejengkalpun dari Ambalat. “Tidak hanya disana, tapi di seluruh wilayah perbatasan negara. Kita berada di garis terdepan,” katanya. Bahkan, seluruh satuan TNI baik darat, laut maupun udara siap berperang jika memang ada perintah dari panglima tinggi yakni presiden SBY.
Penegasan komitmen siap perang itu juga disampaikan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Istana Negara Sabtu (6/6) malam. Usai mendampingi SBY menerima delegasi komisi 1, Djoko menjelaskan operasi rutin sudah dilakukan sepanjang tahun di sekitar Ambalat. “Prinsip TNI adalah kalau kita ingin damai kita harus siap perang,” katanya.
Perintah perang sesuai undang-undang, diberikan oleh presiden. Begitu komando turun, TNI harus langsung berperang. Dalam dua hari setelah perintah itu, DPR harus memberi persetujuan. Namun, jika tak disetujui,perintah itu harus dihentikan.(dyn/rdl/iro)