Showing posts with label GEA Made in Indonesia. Show all posts
Showing posts with label GEA Made in Indonesia. Show all posts

Mobil Murah, Jangan Mengulang Kesalahan Thailand

Pemerintah tengah bernafsu membuat proyek mobil murah yang ramah lingkungan alias low cost car yang akan dijual seharga Rp 75-80 juta. Jika tidak ada halangan dalam waktu 2 tahun mobil murah itu akan terwujud.

Bagaimana skema dan kebijakan mobil murah? detikOto mewawancarai Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana kemajuan rumusan kebijakan mobil murah?

Regulasi sedang dirumuskan antar departemen.

Seperti apa low cost car yang diinginkan pemerintah, berapa kapasitas mesinnya?

Low cost car itu adalah sebuah program yang memberikan insentif fiskal untuk produsen yang bisa membuat mobil yang konsumsi bahan bakarnya irit. Sementara itu kita, ini sudah dirumuskan tapi kira-kira adalah 22 km per liter untuk mesin 1.000 cc dan dan 20 km per liter untuk mesin 1.200 cc. Kira-kira itu.

Tetapi kandungan lokalnya harus dibuat di Indonesia terutama engine, transmisi dan exhaust dalam tempo atau periode tertentu.

Landungan lokalnya 1.000 cc dan 1.200 nantinya sama 80 persen. Di tahun pertama 40 persen, selanjutnya harus 80 persen.

Kok regulasi lama keluarnya?

Ya karena kan harus dihitung standar apa yang dipakai, seperti konsumsi BBM, cara pengujian, untuk menentukan kandungan lokal, tahun ke berapa dia bisa memenuhi kandungan lokal.

Harus kita tanya dulu kesanggupannya gimana, kalau kita tentukan target terlalu tinggi, nanti gak ada yang bisa, gak ada yang ikut.

Kalau kita tentukan terlalu rendah, nanti akhirnya kita enggak ada kemandirian di bidang transmisi, engine, exhaust. Itu kan harus disurvei dulu.

Komponennya bisa dibuat enggak? Kita kan ada sekitar 800 komponen, kalau kita tentukan di tahun ketiga, ini bisa suplai tidak, kalau produsen angkat tangan, enggak bisa suplai, enggak jalan juga, nah itu perlu waktu.

Dan itu survei itu sedang dijalankan setahun ini, kok lama kan banyak yang harus dicek, engineering, teknologi dan ekonomisnya. jadi perlu waktu, enggak sembarangan.

Kita belajar dari Thailand. Thailand (program eco car) tidak begitu berhasil.

Karena Thailand menentukan target terlalu tinggi, akhirnya tidak ada yang bisa, akhirnya produsen angkat tangan, menyerah, akhirnya program itu tidak terlalu berhasil. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan Thailand. (catatan redaksi: Di Thailand, pabrikan harus memproduksi 100.000 unit minimal)

Apa pabrikan diberi syarat kapasitas produksi yang harus dipenuhi?

Enggak

Minimal pabrikan setahun harus memproduksi berapa unit?

Ya tergantung kesanggupan masing-masing produsen. Tanya ke produsennya berapa you ekonomisnya. Harus agak smart. Sanggup tapi rugi, sanggup tapi untung? Mereka masing-masing punya nilai ekonomis, tiap produsen beda-beda.

Apa betul diwajikan memproduksi 100.000 per tahun?

Tidak tepat, setelah tahun ke berapa, pada tahun pertama susah sih.

Memang survei menyatakan bahwa potensi antara 300-600 ribu itu akan bisa terserap pertambahannya dalam penjualan mobil. Tapi itu tidak tahun pertama ya, tetapi setelah beberapa tahun diintroduce, jadi ada potensi berdasarkan hitungan statistik.

Ada berapa pabrikan yang tertarik?

Nanti kalau secara resmi akan diumumkan.

Katanya 3 merek pabrikan Jepang ingin masuk?

Sampai saat ini semua mereka sudah nanya, tetapi nanti yang benar-benar nanti kan akan berpikir, nanti tunggu regulasi jadi akan yang solid.

Bagaimana dukungan permerintah kepada produsen kecil?

Potensi pasar ini oleh dimanfaatkan oleh siapa saja. kita dukung industri kecil. Semuanya bisa.

Sudah banyak yang kita lakukan, kita bantu pas uji cobanya, riset dan pengembangannya, kan itu cukup mahal untuk riset.

Kalau masalah modal pabrikan kecil?

Modal, itu kan masalah perusahaan, kita tidak boleh membantu, tapi kita bantu dari sisi engineering-nya,

Kita kadang bantu di riset dan pengembangannya. Ini terbuka siapa saja, asal memenuhi syarat.

Rising prospect of Indonesian automotive industry

Johnny Darmawan is certainly not an ordinary man. Being the CEO of Toyota Astra Motor, he certainly has a full grasp of what is happening in the automotive industry and the way forward.

His company enjoys the largest market share in the industry that makes him the ultimate representative of the Indonesian car manufacturing industry. He frequently speaks on behalf of the Indonesian Car Manufacturing Association.

For 2010, Darmawan initially predicted that the Indonesian domestic car sales may reach 550,000 units, a number deemed optimistic when it was first stated at the end of 2009. At that time, the industry had just been bruised from a steep fall in its sales from 607,000 units in 2008 to 486,000 in 2009, an almost 20 percent drop.

It is no surprise that the industry has been deemed quite optimistic in saying that there would be a partial rebound in domestic sales compared to the 2008 record. But since then the domestic market has been moving very briskly.

In the first five months of the year, the Indonesian car sales already reached a level of around 300,000 units.

In fact, the last three months the sales hovered to more than 60,000 units every month. It is no surprise therefore that Darmawan finally revised upward the Indonesian car sales prediction in 2010 from 550,000 units to 650,000, an almost 20 percent upward revision in one year's time.

Where is the way forward? Recently there was an interesting article in the Financial Times about the rise of the Brazilian car industry. It was stated that the Brazilian car industry was becoming the fourth largest industry in the world in 2010, overtaking Germany.

Having recovered from the crisis at the end of the 90s, the Brazilian car industry quickly covered ground and made a quick rebound. What was the result?

The car sales have increased sharply from almost 1.5 million units in 2000 to more than 3 million in 2009. A twofold increase in 10 years time is certainly a miraculous come back for the industry.

Quite different to the aerospace industry in which Brazil boasted its icon Embraer Aerospace Industry, which has positioned itself as the third largest aircraft producer after Boeing and Airbus (the rank may be reversed), the Brazilian car industry was crowded by various foreign names such as Fiat, Volkswagen, General Motors, Ford, Toyota and many others.

Fiat, being the first ranked car producers in Brazil with its popular Pinto and Fiesta brand, has produced more cars in Brazil than in its headquarters in Italy.

Volkswagen, ranked number two in Brazil, is also churning many products in the country. General Motors and Ford are the two North American car industries that so far have to admit defeats to the European car manufacturers in its backyard.

The Brazilian success story in its car industrial development may provide some lessons to the Indonesian car industry on the way the Indonesian industry will lead. Looking back to the past, the Indonesian car industry also experienced a "roller coaster" like development.

Sometimes the sales increased very sharply while on other occasion it experienced a steep drop. The development is far from being linier. However, looking at a longer perspective, the Indonesian car industry has continued to grow, in fact to grow very rapidly.

As mentioned earlier, in 2008, the Indonesian car industry has made record breaking sales of more than 600,000 units.

In addition, the Indonesian industry also actively sold its products to overseas markets. While the data are quite scanty, inferring from the BPS (Central Statistics Agency), we can predict that the Indonesian car exports (both in the form of Completely Built Up, Completely Knocked Down or in the form of components) may reach around 300,000 units.

Thus both the domestic and export car sales have almost touched the psychological level of 1 million cars annually. If that number is achieved, we may have to celebrate it as one milestone for the Indonesian car industry.

Just like what has been achieved by the Brazilian car industry in 2000, we may have approached that level in the not-too-distant future, 10 years behind Brazil.

Recently, Hino truck manufacturers has just expanded its truck production capacity from 10,000 units annually to 35,000 in Indonesia. This event marked the optimism of the company on the prospect of Indonesia. In different occasion Johnny Darmawan also stated that Toyota Indonesia will have to increase its Fortuner production to cater the Middle East and the Philippines market this year.

"I continue to believe that the Indonesian lead in this rank will sustain.This will make Indonesia the country with the strongest car industry in ASEAN. "

The demand for domestic sales as well as for export markets for Fortuner has been quite strong recently. Volkswagen officials have also stated that they will build a factory in Indonesia in 2012 for a full car manufacturing while this year they will start assembling its MPV, Touran, in cooperation with Indomobil.

One Korean car manufacturer is also in the process of deciding whether to put its factory in Indonesia or in Vietnam. Again, this shows the optimism of the global car manufacturers on the prospect of the Indonesian car industry.

In the mean time, the mathematics of demography has shown its magic in the last few months.

Indonesia has always stood at the third rank of the ASEAN car industry. However, in the last four months, Indonesian car sales have started to exceed its counterparts in Thailand and Malaysia.

As displayed in my previous articles, the number of the Indonesian people that belongs to the middle class is larger than the entire Malaysian population.

Similarly, 30 percent of the Indonesian population, slightly larger than the entire Thailand population, has a greater average income than the entire Thailand population. Therefore, that demographic picture and the distribution of income will eventually be reflected in the cars demand.

I continue to believe that the Indonesian lead in this rank will sustain and in fact the gap will widen in the next few years. This will make Indonesia the country with the strongest car industry in ASEAN.

I have predicted earlier that the Indonesian domestic car sales in 2010 will be in the range of 610,000 to 650,000 units. With the performance of the last five months, that target may be exceeded as long as the economic environment does not change significantly.

While I share the optimism of Johnny Darmawan for a 650,000-unit domestic car sales prediction for 2010, I will not be surprised if the car sales this year may reach higher than 700,000 units.

In the long-term prospect, Indonesia may hit its first million annual car sales in the next two to three years. With the pattern depicted by the Brazilian car industry, we may have 2 million sales in the next 10 years.

This prospect will be the center of attention of the global car manufacturers. For those who have been in the country, they will certainly prepare to expand. For those who are still outside, they will have to think about when to penetrate.

Industri Otomotif Nasional Harus Kuat

Ketua III Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Johnny Darmawan mengatakan, Indonesia wajib memperkuat industri komponen otomotif di Indonesia. Pasalnya, gempa yang terjadi di Jepang, Maret 2011, membuat industri otomotif Tanah Air mengalami gangguan pasokan kendaraan dan suku cadang.

Johnny menjelaskan, Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara dan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kesiapan industri otomotif dan pendukungnya menjadi sesuatu yang mutlak. Guna merealisasikan hal ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap dukungan dari pemerintah, khususnya dalam hal perbaikan infrastruktur dan ketersediaan energi.

"Kita harus mulai memikirkan bagaimana memajukan industri otomotif nasional agar Indonesia bisa menjadi basis produksi. Ekspor menjadi salah satu keunggulan suatu negara ketika ditunjuk sebagai basis produksi," ujar Johnny yang juga Ketua Penyelenggara Indonesia International Motor Show 2011 (Ketua Penyelenggara IIMS 2011) dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, hari ini (3/5/2011).

Sementara itu, guna menggali pengembangan industri otomotif lokal, Gaikindo akan menggelar The 6th Indonesia International Automotive Conference bertema "The Indonesian Automotive Industry Post 1 Million Cars" di JIExpo, Jakarta, 21 Mei mendatang. Pada kegiatan ini diharapkan para pemegang keputusan otomotif Indonesia bisa menghasilkan satu agenda besar terkait masa depan industri ke depan, ke arah pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Konferensi ini merupakan agenda tahunan yang akan dilaksanakan Gaikindo sebelum IIMS digelar pada Juli 2011. Tahun ini, Gaikindo juga menyambut kehadiran Pertamina sebagai sponsor utama pameran otomotif terbesar ini. Selain itu, Tokobagus.com sebagai sponsor pun turut memeriahkan perhelatan IIMS 2011. "Sebagai situs jual beli online terbesar di Indonesia yang kali ini berkesempatan mendukung event IIMS 2011, kami merasa antusias dan optimistis bahwa ajang tahun ini juga akan semarak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," kata Arnold Sebastian Egg, Presiden Direktur Tokobagus.com.

PT INKA segera membangun jaringan marketing dan aftersales GEA di seluruh Indonesia

Mobil nasional GEA produksi PT INKA yang rencananya akan dilaunching di Jakarta pada akhir Oktober 2010, sudah banyak peminatnya. Sayang, saat ini cuma bisa dibeli di Koperasi.

Dalam dua hari, mobil yang dipamerkan di acara Pameran dan Seminar Produk Alat Transportasi di gedung Gramedia Expo di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, sudah ada 33 orang yang memesan.

“Ya lumayan bagus. Masyarakat sangat antusias dan ingin membeli GEA,” ujar Ridwan tim GEA di lokasi pameran kepada detikOto, Jumat (1/10/2010).

Ridwan mengatakan, berdasarkan kebijakan perusahaan, mobil yang kapasitas penumpangnya 4 orang dan berbahan bakar Bio Fuel Engine (Premium dan LPG) seharga dibawah Rp 50 juta itu, tidak dijual retail atau perorangan.

“Banyak yang ingin langsung membeli dan ada yang ingin meminta kartu nama. Tapi tahap awal ini, penjualannya melalui koperasi. Usaha yang mempunyai koperasi bisa mengajukan, minimal pembeliannya 25 unit,” tuturnya.

GEA diprediksi dapat menarik masyarakat, untuk memilikinya sebagai micro car 650 CC, yang ekonomis, lincah dan tangguh. Namun, hanya bisa dibeli di koperasi.

“Kenapa kita pilih koperasi, karena suplai spare partnya maupun layanan service bisa ke koperasi tersebut,” tuturnya.

GEA adalah mobil micro car yang sistem pengeraknya, tipe intak : penggerak depan. Daya maksimum kapasitas : 20 kw/5300 rpm (650 CC). Suspensi depan maupun belakang dengan menggunakan Per keong dengan peredam kejut.

Transmisi mobil nasional ini tipenya manual dengan tingkat kecepatan 4 tingkat. Pengereman depan dengan menggunakan Disk Brake, sedangkan belakang rem tromol.

Dimensinya, mempunyai panjang 3.210 mm, lebar 1.430 mm, tinggi 1.705, jarak roda 1.984 mm, jarak tapak roda depan 1.277 mm dan jarak tapak roda belakang 1.267 mm. Kapasitas penumpang sebanyak 4 -5 orang dan kapasitas tangki sebanyak 30 liter, dengan perbandingan 1 : 25.

Setelah kantor pos, polri kini BUMN dan pemda seharusnya memiliki armada GEA karena super irit = 1:30

Meski menempatkan institusi sebagai bidikan pertama, PT INKA optimis mobil GEA juga akan mendapat sambutan publik (perseorangan). Pasalnya, konsumsi BBM GEA terbilang irit. 1 liter premium bisa untuk 30 km. Lalu bagaimana purna jualnya? Bagaimana soal perawatan dan ketersediaan suku cadang? PT INKA selaku produsen menyadari betul hal itu, karenanya jika jadi dipasarkan PT INKA berjanji segera juga membangun jaringan marketing dan aftersales di pelbagai kota.

“Kedepannya juga akan melakukan penjaringan marketing – marketing dari kelembagan yang ada di kota – kota besar namun kesemuanya masih menunggu hasil tes ujicoba oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) di Jakarta,” ujar Humas PT Inka Fathor Rashid, Rabu (8/10/2008).


























Rencana membuat jaringan besar untuk GEA tersebut tentunya juga menunggu respon dari masyarakat. Apabila publik juga antusias terhadap GEA, PT INKA tak kan menunggu lama untuk membuat jaringan aftersales di berbagai kota. “Semua bisa memiliki mobil GEA karena saya yakin nyaman dan irit BBM. Suku cadangnya murah dan perawatannya bisa dimana saja, sehingga daya beli masyarat juga banyak," jelas Rashid.

Rashid pribadi optimis GEA akan mendapat sambutan. Pasalnya, prilaku sebagian besar konsumen lokal cenderung menyukai mobil yang irit bahan bakar. Terlebih di jaman harga minyak naik gila-gila-an seperti saat ini. Nah, GEA menurutnya memberi solusi. Jika mempergunakan bahan bakar premium, menurut Rashid, konsumsi BBM GEA bisa mencapai 25-30 km untuk setiap liternya.Angka itu sudah nampak dalam hasil ujicoba yang telah dilakukan pada jalur Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan dan Magetan. "Dari pengujian 10 ribu Km tersebut selama 3 bulan mulai April hingga Juli oleh tim kami, terbukti memang irit dan suara mesin pun nyaris tidak bunyi," tambah Rasyid. Soal tanjakan jangan khawatir, jalur Sarangan yang penuh tanjakan pun menurut Rashid, mampu dilalui GEA.

Selain soal konsumsi BBM, harga yang murah dan perawatan yang mudah juga dihitung Rashid sebagai keunggulan kompetitif GEA dibandingkan kompetitornya kelak. Kalau sudah mendapat lampu hijau dari BPPT, PT INKA memprediksi bisa memberi harga GEA pada bandrol Rp 45- Rp 50 juta per unit.

GEA saat ini tengah dikembangkan oleh PT INKA dan telah menjalani ujicoba 10.000 km. Bahan bakar GEA diutamakan menggunakan BBG namun terbuka opsi untuk juga mengunakan BBM Premium mengingat tingkat konsumsinya yang sedikit. PT INKA sendiri masih memprioritaskan pasar institusi jikalau GEA nanti lolos uji BPPT. Namun, pasar personal juga dibuka lebar.

Indonesian mobnas should learn how Korea produce their own car

There is an interesting story below how Hyundai produce their own car in 1970's manage to become the biggest car producer in the world.

Indonesia's mobnas or national car should learn their story to see that Indonesia is very close to build a made in Indonesia's car. Please read:

In February 1976, Hyundai Motors, still a young Korean automaker, began sales of a new car, the Hyundai Pony.

Strictly speaking, this was not the first Korean car, but it surely was the first Korean car that enjoyed massive commercial success.

The Hyundai Pony launched the car boom inside Korea, and also became the first Korean car to appear in overseas markets.

The Korean car industry is surprisingly young, even though it is somewhat difficult to believe nowadays, when Korea plays a major role in the international automotive industry.

South Korea is the world's fifth-largest producer of motorcars, and in 2009 it produced 3.6 million vehicles, of which roughly two thirds (2.55 million, to be precise) were exported.

The first attempt to make cars locally took place in 1955 when a small Korean company began to assemble copies of the U.S. jeeps, largely using spare parts from de-commissioned military vehicles.

Their efforts attracted much attention and praise back in the 1950s, but the company managed to produce only a small number of vehicles: The market was too weak and the government remained indifferent.

In the 1960s, some Korean entrepreneurs tried to assemble Japanese and American cars, but again with limited success: Korea lacked capital and technology, and the domestic market was very small.

Things changed in the early 1970s when the South Korean government decided to promote the automotive industry as one of the key currency-earners for the country.

This looked like a bold and risky decision at the time: After all, until the early 1960s South Korea had no modern industry whatsoever, and by the early 1970s it was still largely known as a producer of cheap garments, toys and wigs.

By now we can see that this risky decision made perfect sense.

By the 1970s, major South Korean companies accumulated enough expertise to deal with the least demanding types of machine-building, and the military government firmly believed in the advantages of the industrial growth.

General Park Chung-hee, the increasingly authoritarian strongman, had a vision for future Korea, and this vision did not include bucolic villages with thatched roofs, but rather highways, steel mills and gigantic shipyards.

The military rulers did not opt for free competition in the emerging automotive industry and drew a list of companies that would be allowed (and, indeed, required) to mass produce cars.

The list was short, since it included only three companies: Hyundai, Kia and Daewoo. It remained almost unchanged for the next two decades.

To drive away foreign competition, the government introduced high protectionist tariffs that essentially closed the Korean market to outsiders.

It was understood that the first cars would be based on foreign designs, but as a condition of the government's support the producers were required to use an ever increasing amount of locally made spare parts.

The three chosen companies had only limited previous experience in car making.

Hyundai Motors was founded in 1967, and for a while produced some cars in cooperation with Ford and General Motors.

Kia, initially a producer of bicycles, had also experimented with motor vehicles. Nonetheless, the modern mass production industry had to be created from scratch.


In the mid-1970s, a number of locally made cars hit the market.

Kia rolled out its Brisa in early 1974, but it was the Hyundai Pony that came to be affectionately remembered as Korea's first mass-produced car.

Well, this was not completely Korean: Its 1.2L engine and transmissions came from Mitsubishi, while its design was developed by an Italian firm.

Nonetheless, it was produced in Korea, by Korean workers and technicians, and the percentage of the locally produced parts eventually reached an impressive 90 percent.

In 1982, Pony I was upgraded to Pony II, which remained in production until 1990. Pony also has the distinction of being the first Korean passenger car to be exported overseas. The exports began in 1976 when five vehicles were exported to Ecuador.

Eventually, these small cars went to many places in Latin America and the Near East, but soon Hyundai tried an established market; in 1984, the Pony went on sale in Canada.

This led to an unexpected success; for a while, the tiny car from what was still perceived a Third World nation became the top-selling car in Canada.

Indeed, the export played a major role in the growth of the Korean car industry; since the early 1990s between half and two thirds of all Korean cars have been sold overseas.

Nonetheless, the growth of the domestic demand was equally impressive.

In 1970, there were merely 130,000 cars in the nation. In 1985, soon after the debut of the Pony, the number reached the one million mark for the first time.

In 1995, there were eight million cars in Korea, and in 2010 the number of motor vehicles reached the 17 million mark. It seems that the saturation point has been reached: Korea has become a country of the automobile.

The process, which in developed countries took about a century, was complete here in three decades.

How to finance "Mobnas" project

Indonesia is facing difficulties on how to finance "Mobnas" or national car project. Although the demand for Mobnas is extremely high, car producer seem to be fail to finance their project.

To overcome this problem we should understand the background of financing a project as follow.

Project finance is the long term financing of infrastructure and industrial projects based upon the projected cash flows of the project rather than the balance sheets of the project sponsors. Usually, a project financing structure involves a number of equity investors, known as sponsors, as well as a syndicate of banks that provide loans to the operation. The loans are most commonly non-recourse loans, which are secured by the project assets and paid entirely from project cash flow, rather than from the general assets or creditworthiness of the project sponsors, a decision in part supported by financial modeling. The financing is typically secured by all of the project assets, including the revenue-producing contracts. Project lenders are given a lien on all of these assets, and are able to assume control of a project if the project company has difficulties complying with the loan terms.

Generally, a special purpose entity is created for each project, thereby shielding other assets owned by a project sponsor from the detrimental effects of a project failure. As a special purpose entity, the project company has no assets other than the project. Capital contribution commitments by the owners of the project company are sometimes necessary to ensure that the project is financially sound. Project finance is often more complicated than alternative financing methods. Traditionally, project financing has been most commonly used in the mining, transportation, telecommunication and public utility industries. More recently, particularly in Europe, project financing principles have been applied to public infrastructure under public–private partnerships (PPP) or, in the UK, Private Finance Initiative (PFI) transactions.

Risk identification and allocation is a key component of project finance. A project may be subject to a number of technical, environmental, economic and political risks, particularly in developing countries and emerging markets. Financial institutions and project sponsors may conclude that the risks inherent in project development and operation are unacceptable (unfinanceable). To cope with these risks, project sponsors in these industries (such as power plants or railway lines) are generally completed by a number of specialist companies operating in a contractual network with each other that allocates risk in a way that allows financing to take place. "Several long-term contracts such as construction, supply, off-take and concession agreements, along with a variety of joint-ownership structures, are used to align incentives and deter opportunistic behaviour by any party involved in the project." The various patterns of implementation are sometimes referred to as "project delivery methods." The financing of these projects must also be distributed among multiple parties, so as to distribute the risk associated with the project while simultaneously ensuring profits for each party involved.

A riskier or more expensive project may require limited recourse financing secured by a surety from sponsors. A complex project finance structure may incorporate corporate finance, securitization, options, insurance provisions or other types of collateral enhancement to mitigate unallocated risk.

Project finance shares many characteristics with maritime finance and aircraft finance; however, the latter two are more specialized fields.

Basic scheme

Hypothetical project finance scheme

Acme Coal Co. imports coal. Energen Inc. supplies energy to consumers. The two companies agree to build a power plant to accomplish their respective goals. Typically, the first step would be to sign a memorandum of understanding to set out the intentions of the two parties. This would be followed by an agreement to form a joint venture.

Acme Coal and Energen form an SPC (Special Purpose Corporation) called Power Holdings Inc. and divide the shares between them according to their contributions. Acme Coal, being more established, contributes more capital and takes 70% of the shares. Energen is a smaller company and takes the remaining 30%. The new company has no assets.

Power Holdings then signs a construction contract with Acme Construction to build a power plant. Acme Construction is an affiliate of Acme Coal and the only company with the know-how to construct a power plant in accordance with Acme's delivery specification.

A power plant can cost hundreds of millions of dollars. To pay Acme Construction, Power Holdings receives financing from a development bank and a commercial bank. These banks provide a guarantee to Acme Construction's financier that the company can pay for the completion of construction. Payment for construction is generally paid as such: 10% up front, 10% midway through construction, 10% shortly before completion, and 70% upon transfer of title to Power Holdings, which becomes the owner of the power plant.

Acme Coal and Energen form Power Manage Inc., another SPC, to manage the facility. The ultimate purpose of the two SPCs (Power Holding and Power Manage) is primarily to protect Acme Coal and Energen. If a disaster happens at the plant, prospective plaintiffs cannot sue Acme Coal or Energen and target their assets because neither company owns or operates the plant.

A Sale and Purchase Agreement (SPA) between Power Manage and Acme Coal supplies raw materials to the power plant. Electricity is then delivered to Energen using a wholesale delivery contract. The cashflow of both Acme Coal and Energen from this transaction will be used to repay the financiers.

Complicating factors

The above is a simple explanation which does not cover the mining, shipping, and delivery contracts involved in importing the coal (which in itself could be more complex than the financing scheme), nor the contracts for delivering the power to consumers. In developing countries, it is not unusual for one or more government entities to be the primary consumers of the project, undertaking the "last mile distribution" to the consuming population. The relevant purchase agreements between the government agencies and the project may contain clauses guaranteeing a minimum offtake and thereby guarantee a certain level of revenues. In other sectors including road transportation, the government may toll the roads and collect the revenues, while providing a guaranteed annual sum (along with clearly specified upside and downside conditions) to the project. This serves to minimise or eliminate the risks associated with traffic demand for the project investors and the lenders.

Minority owners of a project may wish to use "off-balance-sheet" financing, in which they disclose their participation in the project as an investment, and excludes the debt from financial statements by disclosing it as a footnote related to the investment. In the United States, this eligibility is determined by the Financial Accounting Standards Board. Many projects in developing countries must also be covered with war risk insurance, which covers acts of hostile attack, derelict mines and torpedoes, and civil unrest which are not generally included in "standard" insurance policies. Today, some altered policies that include terrorism are called Terrorism Insurance or Political Risk Insurance. In many cases, an outside insurer will issue a performance bond to guarantee timely completion of the project by the contractor.

Publicly-funded projects may also use additional financing methods such as tax increment financing or Private Finance Initiative (PFI). Such projects are often governed by a Capital Improvement Plan which adds certain auditing capabilities and restrictions to the process.

History

Limited recourse lending was used to finance maritime voyages in ancient Greece and Rome. Its use in infrastructure projects dates to the development of the Panama Canal, and was widespread in the US oil and gas industry during the early 20th century. However, project finance for high-risk infrastructure schemes originated with the development of the North Sea oil fields in the 1970s and 1980s. For such investments, newly created Special Purpose Corporations (SPCs) were created for each project, with multiple owners and complex schemes distributing insurance, loans, management, and project operations. Such projects were previously accomplished through utility or government bond issuances, or other traditional corporate finance structures.

Project financing in the developing world peaked around the time of the Asian financial crisis, but the subsequent downturn in industrializing countries was offset by growth in the OECD countries, causing worldwide project financing to peak around 2000. The need for project financing remains high throughout the world as more countries require increasing supplies of public utilities and infrastructure. In recent years, project finance schemes have become increasingly common in the Middle East, some incorporating Islamic finance.

The new project finance structures emerged primarily in response to the opportunity presented by long term power purchase contracts available from utilities and government entities. These long term revenue streams were required by rules implementing PURPA, the Public Utilities Regulatory Policies Act of 1978. Originally envisioned as an energy initiative designed to encourage domestic renewable resources and conservation, the Act and the industry it created lead to further deregulation of electric generation and, significantly, international privatization following amendments to the Public Utilities Holding Company Act in 1994. The structure has evolved and forms the basis for energy and other projects throughout the world. so we should be aware while using these resorces

Mengapa produksi massal Mobnas menjadi lebih murah

Teknologi produksi massal bisa membuat mobnas menjadi lebih murah. Untuk memahami hal itu, sebuah tulisan dibawah ini membantu kita untuk memahaminya.

Saya akan memberikan ilustrasi nyata agar pertanyaan pada judul diatas bisa terjawab dengan baik. Produk massal merupakan produk yang dihasilkan dari proses produksi yang berkesinambungan atau continue mulai dari bahan baku sampai pada proses packing. Dengan proses produksi yang continue ini, biaya produksi bisa ditekan karena kita tidak perlu mengganti setting mesin. Kalaupun ada perubahan setting mesin, biasanya bersifat berkala dan masuk dalam proses perawatan. Setting mesin produksi yang tidak sering mengalami perubahan, tentunya hasil kerja mesin tersebut akan sangat efisien.

Pada proses produksi produk massal berlaku sistem kali, waktu beberapa detik pun sangat berharga dan berefek sangat signifikan terhadap biaya proses produksi produk massal. Seandainya setiap proses tertentu terbuang waktu selama 1 detik, bila dikalikan dengan beberapa ribu produk yang dihasilkan maka hasilnya pun menjadi 1000 detik.

Faktor berikutnya yang membuat harga produk massal lebih murah dibandingkan dengan produk custom adalah dari sisi pembelian bahan baku, bahan penunjang, pelengkap dan lain-lain. Kita semua pasti mengetahui satu hal, pembelian dengan jumlah sedikit dengan pembelian jumlah besar atau partai akan menghasilkan perbedaan harga. Sebagai ilustrasi, bila kita ke pasar dan hendak membeli suatu barang tertentu dengan jumlah yang banyak, secara psikologis kita pasti menginginkan harga yang lebih rendah bila dibandingkan dengan pembelian satu buah saja. Ilustrasi ini juga berlaku di sektor bisnis manufaktur.

Ilustrasi lagi, semisal kita membeli bahan bila satu buah saja berharga Rp. 2.000,- jika kita membeli 100 buah harganya @ Rp. 1.750,-. Mungkin bagi sebagian orang dengan perbedaan hanya Rp. 250,- tidak terasa, namun hal ini tidak berlaku di bidang manufaktur atau produksi produk massal. Kembali lagi faktor kali menentukannya, bisa dibayangkan bila perbedaan harga yang hanya Rp. 250,- x 1000 buah = 250.000 dan angka ini bukan sesuatu yang kecil lagi.

Dari sinilah terlihat bagaimana sebuah barang masal bisa dihasilkan dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan barang hasil custom. Barang hasil custom justru berlaku kebalikannya, semua setting mesin tergantung dengan jenis produk yang akan diproduksi dan dipesan oleh pelanggan.

Namun perlu kita sadari, untuk menghasilkan suatu barang masal sangatlah tidak mudah. Karena bisnis seperti ini sangatlah padat modal, dalam artian benar-benar mengandalkan kekuatan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua orang mampu menghasilkan suatu produk masal dengan harga yang murah. Saya harapkan dengan adanya artikel ini bisa membuka wawasan kita semua bagaimana suatu produk bisa dihasilkan dengan harga yang ekonomis dan terjangkau.

How To Mass Produce "Mobnas" or Indonesia's National Car

Indonesia is able to produce its nastional car. Even high school students had the capability to build prestigious car like "ESEMKA (SMK)" car.

But all things stopped when the car will be mass produced. Why?? Indonesia face difficulties how to mass produce their own brand car.

To understand how to mass produce "Mobnas" or Indonesia's national car, we can start by understanding the facts below.

Mass production (also called flow production, repetitive flow production, series production, or serial production) is the production of large amounts of standardized products, including and especially on assembly lines. The concepts of mass production are applied to various kinds of products, from fluids and particulates handled in bulk (such as food, fuel, chemicals, and mined minerals) to discrete solid parts (such as fasteners) to assemblies of such parts (such as household appliances and automobiles).

The term mass production was defined in a 1926 article in the Encyclopedia Britannica supplement that was written based on correspondence with Ford Motor Co. The New York Times used the term in the title of an article that appeared before publication of the Britannica article. It was also referenced by Sir Chiozza Money, the Fabian banker, politician and author, writing in the London Observer in 1919, comparing the efficiency of Mass Production techniques as used in America, with British practice.

Overview

Mass production of assemblies typically uses electric-motor-powered moving tracks or conveyor belts to move partially complete products to workers, who perform simple repetitive tasks. It improves on earlier high-output, continuous-flow mass production made possible by the steam engine.

Mass production of fluid and particulate matter typically involves pipes with centrifugal pumps or screw conveyors (augers) to transfer raw materials or partially complete product between vessels. Fluid flow processes such as oil refining and bulk materials such as wood chips and pulp are automated using a system of process control which uses various instruments to measure variables such as temperature, pressure, volumetric throughput and level, providing feedback to a controller that holds a setpoint.

Bulk materials such as coal, ores, grains and wood chips are handled by belt, chain, pneumatic or screw conveyors, bucket elevators and mobile equipment such as front end loaders. Materials on pallets are handled with fork lifts. Also used for handling heavy items like reels of paper, steel or machinery are electric overhead cranes, sometimes called bridge cranes because they span large factory bays.

Mass production is capital intensive and energy intensive, as it uses a high proportion of machinery and energy in relation to workers. It is also usually automated to the highest extent possible. With fewer labour costs and a faster rate of production, capital and energy are increased while total expenditure per unit of product is decreased. However, the machinery that is needed to set up a mass production line (such as robots and machine presses) is so expensive that there must be some assurance that the product is to be successful to attain profits.

One of the descriptions of mass production is that "the skill is built into the tool", which means that the worker using the tool need not have the skill. For example, in the 19th or early 20th century, this could be expressed as "the craftsmanship is in the workbench itself" (not the training of the worker). Rather than having a skilled worker measure every dimension of each part of the product against the plans or the other parts as it is being formed, there were jigs ready at hand to ensure that the part was made to fit this set-up. It had already been checked that the finished part would be to specifications to fit all the other finished parts—and it would be made more quickly, with no time spent on finishing the parts to fit one another. Later, once computerized control came about (for example, CNC), jigs were obviated, but it remained true that the skill (or knowledge) was built into the tool (or process, or documentation) rather than residing in the worker's head. This is the specialized capital required for mass production; each workbench and set of tools (or each CNC cell, or each fractionating column) is different (fine-tuned to its task).

History

Prerequisites of mass production were interchangeable parts, machine tools and power, especially in the form of electricity.

Some of the organizational management concepts needed to create 20th-century mass production, such as scientific management, had been pioneered by other engineers (most of whom are not famous, but Frederick Winslow Taylor is one of the well-known ones), whose work would later be synthesized into fields such as industrial engineering, manufacturing engineering, operations research, and management consultancy. Henry Ford downplayed the role of Taylorism in the development of mass production at his company. However, Ford management performed time studies and experiments to mechanize their factory processes, focusing on minimizing worker movements. The difference is that while Taylor focused on efficiency of the worker, Ford used machines, thoughtfully arranged, wherever possible to substitute for labor.

The United States Department of War sponsored the development of interchangeable parts for guns produced at the arsenals at Springfield, Massachusetts and Harpers Ferry, Virginia (now West Virginia) in the early decades of the 19th century, finally achieving reliable interchangeability by about 1850. This period coincided with the development of machine tools, with the armories designing and building many of their own. Some of the methods employed were a system of gauges for checking dimensions of the various parts and jigs and fixtures for guiding the machine tools and properly holding and aligning the work pieces. This system came to be known as armory practice or the American system of manufacturing, which spread throughout New England aided by skilled mechanics from the armories who were instrumental in transferring the technology to the sewing machines manufacturers and other industries such as machine tools, harvesting machines and bicycles. Singer Manufacturing Co., at one time the largest sewing machine manufacturer, did not achieve interchangeable parts until the late 1880s, around the same time Cyrus McCormick adopted modern manufacturing practices in making harvesting machines.

Mass production benefited from the development of materials such as inexpensive steel, high strength steel and plastics. Machining of metals was greatly enhanced with high speed steel and later very hard materials such as silicon carbide and tungsten carbide for cutting edges. Fabrication using steel components was aided by the development of electric welding and stamped steel parts, both which appeared in industry in about 1890. Plastics such as polyethylene, polystyrene and polyvinyl chloride (PVC) can be easily formed into shapes by extrusion, blow molding or injection molding, resulting in very low cost manufacture of consumer products, plastic piping, containers and parts.

Factory electrification

Electrification of factories began in the 1880s after the introduction of a practical DC motor by Frank J. Sprague and accelerated later after the AC motor was developed by Nikola Tesla (Westinghouse) and others. Electric motors were several times more efficient than small steam engines because central station generation were more efficient than small steam engines and because line shafts and belts had high friction losses.

Electrification enabled modern mass production, as with Thomas Edison’s iron ore processing plant (about 1893) that could process 20,000 tons of ore per day with two shifts of five men each. At that time it was still common to handle bulk materials with shovels, wheelbarrows and small narrow gauge rail cars, and for comparison, a canal digger in previous decades typically handled 5 tons per 12 hour day.

The biggest impact of early mass production was in manufacturing everyday items, such as at the Ball Brothers Glass Manufacturing Company, which electrified its mason jar plant in Muncie, Indiana, USA around 1900. The new automated process used glass blowing machines to replace 210 craftsman glass blowers and helpers. A small electric truck was used to handle 150 dozen bottles at a time where previously a hand truck would carry 6 dozen. Electric mixers replaced men with shovels handling sand and other ingredients that were fed into the glass furnace. An electric overhead crane replaced 36 day laborers for moving heavy loads across the factory.

According to Henry Ford:

”The provision of a whole new system of electric generation emancipated industry from the leather belt and line shaft, for it eventually became possible to provide each tool with its own electric motor. This may seem only a detail of minor importance. In fact, modern industry could not be carried out with the belt and line shaft for a number of reasons. The motor enabled machinery to be arranged in the order of the work, and that alone has probably doubled the efficiency of industry, for it has cut out a tremendous amount of useless handling and hauling. The belt and line shaft were also tremendously wasteful – so wasteful indeed that no factory could be really large, for even the longest line shaft was small according to modern requirements. Also high speed tools were impossible under the old conditions – neither the pulleys nor the belts could stand modern speeds. Without high speed tools and the finer steels which they brought about, there could be nothing of what we call modern industry.”

Mass production was popularized in the 1910s and 1920s by Henry Ford's Ford Motor Company, which introduced electric motors to the then-well-known technique of chain or sequential production. Ford also bought or designed and built special purpose machine tools and fixtures such as multiple spindle drill presses that could drill every hole on one side of an engine block in one operation and a multiple head milling machine that could simultaneously machine 15 engine blocks held on a single fixture. All of these machine tools were arranged systematically in the production flow and some had special carriages for rolling heavy items into machining position. Production of the Ford Model T used 32,000 machine tools.

All processes in the factory were capable of capable of turning out high precision work within tolerances.

Ford's contribution to mass production was synthetic in nature, collating and improving upon existing methods of sequential production and applying electric power to them, resulting in extremely-high-throughput, continuous-flow mass production, making the Model T affordable and, as such, an instant success.

Although the Ford Motor Company brought mass production to new heights, it was a synthesizer and extrapolator of ideas rather than being the first creator of mass production. The following paragraphs touch on precursors from prior eras.

Before the 20th century

Ships had been mass-produced using prefabricated parts and assembly lines in Venice several hundred years earlier. The Venetian Arsenal apparently produced nearly one ship every day, in what was effectively the world's first factory which, at its height, employed 16,000 people. Mass production in the publishing industry has been commonplace since the Gutenberg Bible was published using a printing press in the mid-15th century.

In the Industrial Revolution simple mass production techniques were used at the Portsmouth Block Mills to make ships' pulley blocks for the Royal Navy in the Napoleonic Wars. These were also used to make clocks and watches, and to make small arms. Though produced on a very small scale, Crimean War gunboat engines designed and assembled by John Penn of Greenwich are recorded as the first instance of the application of mass production techniques (though not necessarily the assembly-line method) to marine engineering. In filling an Admiralty order for 90 sets to his high-pressure and high-revolution horizontal trunk engine design, Penn produced them all in 90 days. He also used Whitworth Standard threads throughout.

While the preceding American system of manufacturing relied on steam power, mass production factories were electrified and used sophisticated machinery. Adoption of these techniques coincided with the birth of the Second Industrial Revolution in the USA and its emergence as the dominant industrial superpower in the 20th century. Countries that were quick to follow (e.g. Germany and Japan) achieved high rates of growth.

Use of assembly lines in mass production

Mass production systems for items made of numerous parts are usually organized into assembly lines. The assemblies pass by on a conveyor, or if they are heavy, hung from an overhead crane or monorail.

In a factory for a complex product, rather than one assembly line, there may be many auxiliary assembly lines feeding sub-assemblies (i.e. car engines or seats) to a backbone "main" assembly line. A diagram of a typical mass-production factory looks more like the skeleton of a fish than a single line.

Vertical integration

Vertical integration is a business practice that involves gaining complete control over a product's production, from raw materials to final assembly.

In the age of mass production, this caused shipping and trade problems in that shipping systems were unable to transport huge volumes of finished automobiles (in Henry Ford's case) without causing damage, and also government policies imposed trade barriers on finished units.

Ford built the Ford River Rouge Complex with the idea of making the company's own iron and steel in the same factory as parts and car assembly took place. River Rouge also generated its own electricity.

Upstream vertical integration, such as to raw materials, is away from leading technology toward mature, low return industries. Most companies chose to focus on their core business rather than vertical integration. This included buying parts from outside suppliers, who could often produce them as cheaply or cheaper.

Standard Oil, the major oil company in the 19th century, was vertically integrated partly because there was no demand for unrefined crude oil, but kerosene and some other products were in great demand. The other reason was that Standard Oil monopolized the oil industry. The major oil companies were, and many still are, vertically integrated, from production to refining and with their own retail stations, although some sold off their retail operations. Some oil companies also have chemical divisions.

Lumber and paper companies at one time owned most of their timber lands and sold some finished products such as corrugated boxes. The tendency has been to divest of timber lands to raise cash and to avoid property taxes.

Today the trend is toward platform companies, where the value added is in market analysis, engineering and product design. The platform company contracts production to outside suppliers, often in low wage countries.

Advantages and disadvantages

The economies of mass production come from several sources. The primary cause is a reduction of nonproductive effort of all types. In craft production, the craftsman must bustle about a shop, getting parts and assembling them. He must locate and use many tools many times for varying tasks. In mass production, each worker repeats one or a few related tasks that use the same tool to perform identical or near-identical operations on a stream of products. The exact tool and parts are always at hand, having been moved down the assembly line consecutively. The worker spends little or no time retrieving and/or preparing materials and tools, and so the time taken to manufacture a product using mass production is shorter than when using traditional methods.

The probability of human error and variation is also reduced, as tasks are predominantly carried out by machinery. A reduction in labour costs, as well as an increased rate of production, enables a company to produce a larger quantity of one product at a lower cost than using traditional, non-linear methods.

However, mass production is inflexible because it is difficult to alter a design or production process after a production line is implemented. Also, all products produced on one production line will be identical or very similar, and introducing variety to satisfy individual tastes is not easy. However, some variety can be achieved by applying different finishes and decorations at the end of the production line if necessary.

The Ford Model T produced tremendous affordable output but was not very good at responding to demand for variety, customization, or design changes. As a consequence Ford eventually lost market share to General Motors, who introduced annual model changes, more accessories and a choice of colors.

With each passing decade, engineers have found ways to increase the flexibility of mass production systems, driving down the lead times on new product development and allowing greater customization and variety of products.

Socioeconomic impacts

In the 1830s, French political thinker and historian Alexis de Tocqueville identified one of the key characteristics of America that would later make it so amenable to the development of mass production: the homogeneous consumer base. De Tocqueville wrote in his Democracy in America (1835) that "The absence in the United States of those vast accumulations of wealth which favor the expenditures of large sums on articles of mere luxury... impact to the productions of American industry a character distinct from that of other countries' industries. [Production is geared toward] articles suited to the wants of the whole people".

Mass production improved productivity, which was a contributing factor to economic growth and the decline in work week hours, alongside other factors such as transportation infrastructures (canals, railroads and highways) and agricultural mechanization. These factors caused the typical work week to decline from 70 hours in the early 19th century to 60 hours late in the century, then to 50 hours in the early 20th century and finally to 40 hours in the mid 1930's.

Overproduction was a result of mass production. Using a European crafts system into the late 19th century it was difficult to meet demand for products such as sewing machines and animal powered mechanical harvesters. By the late 1920s most goods were over supplied, which contributed to high unemployment during the Great Depression.

Mass production allowed the evolution of consumerism by lowering the unit cost of many goods.

Costumers are scrambled to buy Indonesia's GEA car

The national GEA car produced by PT INKA that was launched in Jakarta’ INDODEFENCE 2010 last year, has been attracted huge demand by would be costumers. Unfortunately, at this time, the buyer can only purchase it from Cooperative institution.

"Yeah the demand is pretty good. People are very enthusiastic and wanted to buy the GEA," said Ridwan GEA team at an exhibition site to detikOto, Friday (01/10/2010).

Ridwan said, according to company policy, the car with passenger capacity 4 people, Engine Fuel Bio-fuel (Premium and LPG) is priced for less than Rp 50 million; it is not sold in retail, or individual.

"There are many people who wish to directly purchase it or would like to request a business card. But so far, the sales will be done through the cooperatives. Any distribution company which has their own cooperative body may apply with minimum purchase of 25 units," he said.

GEA is predicted to attract people to own the car which has 650 CC of engine, which is economical, agile and tough.

"Why did we choose the cooperative, because the supply of spare part is done via the particular cooperative body," he said.

GEA is a car micro car which engine system; intact type: front drive. Maximum power capacity: 20 kw/5300 rpm (650 CC). Front and rear suspension using per snails with shock absorbers.

The transmission of this national car is manual by the rate at 4 levels. Braking is by using the Disk Brake front, while rear brake drum.


























Its dimensions, has a length 3210 mm, width 1430 mm, height 1705, 1984 mm wheelbase, front wheel tread distance of 1277 mm and rear wheel tread distance of 1267 mm. Passenger capacity of 4 -5 people and tank capacity of 30 liters, with a ratio of 1: 25.